Polusi Udara Jakarta,Kebijakan WFH Hendak Diterapkan Terhadap ASN Pemprov DKI

Curcol.id , Jakarta Polusi dijakarta semakin hari semakin memburuk dan presiden Joko Widodo mengambil keputusan akan ada WFH sementara untuk mengurangi kepdatan dan sumber penyakit yang akan menyebdar secara cepat . Keputusan ini diambil dalam rapat terbatas di Lingkungan Istana Merdeka, Jakarta, Senin( 14/ 08), yang spesial mangulas upaya menanggulangi mutu hawa Jakarta yang memburuk akhir- akhir ini.

Usai rapat terbatas, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, berkata, grupnya hendak mempraktikkan kebijakan bekerja dari rumah pada September nanti.

” Mudah- mudahan September ini aku dapat langsung jalanin,” kata Heru dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin( 14/ 08).

Dalam pidato arahan saat sebelum rapat terbatas, Presiden Joko Widodo berkata, seluruh pihak” wajib berani mendesak banyak kantor melakukan hybrid working, work from office, work from home”.

Dikala ini, lanjut Heru, grupnya lagi mempersiapkan langkah- langkah buat mempraktikkan kebijakan tersebut.

” Ini sebentar lagi lagi dihitung berapa persentasenya tiap OPD( Organisasi Fitur Wilayah),” kata Heru.

Atmosfer gedung- gedung bertingkat yang tertutup oleh kabut polusi di Jakarta, Kamis( 27/ 07/ 2023).

Dikatakan, kebijakan bekerja dari rumah ini harus dilaksanakan oleh pegawai di area Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Tetapi demikian, tambah Heru, para pegawai yang mempunyai tugas serta tanggung jawab melayani warga secara langsung, senantiasa diharuskan buat bekerja dari kantor.

Heru mengharapkan departemen ataupun lembaga yang lain pula mempraktikkan kebijakan semacam itu.

Ia pula menghimbau kebijakan bekerja dari rumah bisa dilaksanakan oleh industri swasta.

Polusi hawa Jakarta: PLTU berbasis batu bara di dekat bunda kota berkontribusi besar mengotori udara

Mutu hawa DKI Jakarta diucap telah sangat krisis, Pemprov siapkan razia uji emisi

Dihubungi secara terpisah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri serta Reformasi Birokrasi( Menpan- RB) Abdullah Azwar Anas berkata, grupnya lagi mengkaji wacana seputar ASN bisa bekerja dari rumah( WFH).

Anas menarangkan, terdapat sebagian perihal yang dipertimbangkan terpaut wacana tersebut, ialah urgensinya, akibat terhadap pelayanan, dan sistemnya.

Ia berujar, grupnya hendak menetapkan kriteria pekerjaan ASN yang dapat dicoba dari rumah.

Anas berkata dirinya tidak ingin kebijakan WFH nanti malah dijadikan alibi oleh ASN buat mangkir dari pekerjaannya.

” Ia dapat WFH sebab memanglah kinerjanya besar, hingga dari manapun ia dapat bekerja. Jika kinerjanya tidak besar nanti diberi WFH di rumah bukan WFH, jangan- jangan rehat. Nah, ini seluruh lagi dikaji,” ucap Anas.

Lebih lanjut Anas berkata, kebijakan WFH telah mulai diberlakukan di beberapa departemen ataulembaga, namun butuh terdapat pengaturan yang lebih komprehensif.

” Pasti DKI memiliki pertimbangan spesial ya terpaut soal WFH, namun Kemenpan- RB lagi mempersiapkan scara komprehensif,” kata ia.

Kebijakan uji emisi

Usai rapat terbatas, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berkata, grupnya hendak melaksanakan beberapa upaya buat menanggulangi polusi hawa di Jabodetabek.

Salah satunya, ucapnya, memperketat uji emisi kendaraan yang melintas di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, serta Bekasi.

Dikatakan, Kemenhub bersama Pemda terpaut serta kepolisian hendak menegakkan hukum untuk masyarakat yang tidak mematuhi uji emisi kendaraan bermotor.

Ia berkata, Kemenhub hendak menaikkan posisi uji emisi buat memfasilitasi masyarakat.

Budi Karya berkata kendaraan yang tidak lolos uji emisi hendak dilarang melintas di daerah Jabodetabek.Budi Karya berkata grupnya pula memikirkan membuat kebijakan baru. Ia berkata kebijakan yang dipertimbangkan merupakan 4 in 1 ataupun minimun 4 orang dalam satu mobil individu.

” Yang kedua berkaitan dengan utilitas pada kendaraan. Kendaraan- kendaraan ini banyak yang memakai satu orang ataupun optimal 2 orang. Oleh sebab itu, dipertimbangkan buat membuat 3 in 1 jadi 4 in 1,” jelasnya.

Kebijakan yang dikritik pegiat lingkungan

Lembaga independen yang melaksanakan riset soal polusi hawa, CREA, mengatakan pencemaran lintas batasan dari Provinsi Banten serta Jawa Barat ialah kontributor utama pencemaran hawa di Kota Jakarta.

Yang sangat besar berasal dari zona industri tenaga pembangkit listrik serta manufaktur.

Sampai dikala ini paling tidak terdapat 16 PLTU berbasis batubara yang terletak tidak jauh dari Jakarta. Sebarannya sebanyak 10 PLTU berlokasi di Banten, sebaliknya 6 yang lain di Jawa Barat.

Sebaliknya industri manufaktur yang tercatat pada tahun 2019, total terdapat 418 sarana ditemui dalam radius 100 km dari wilayah metropolitan Jakarta.

Pimpinan Kampanye Walhi DKI Jakarta, Muhammad Aminullah, berkata pemerintah wilayah serta pemerintah pusat hampir tidak sempat memegang perkara pencemaran hawa dari zona industri tenaga serta manufaktur.

Sementara itu donasi cemarnya lebih besar daripada pemakaian transportasi, komersial, serta dalam negeri.

Kala ketentuan emisi dari industri diperketat yang teriak- teriak tentu pengusaha. Makanya pantauan kami terdapat kepentingan ekonomi serta politik yang mendegradasi kebijakan buat mutu area.”

Untuk Aminullah, jika pemerintah memanglah menyangka polusi hawa permasalahan sungguh- sungguh hingga tidak terdapat pemecahan lain kecuali memencet industri supaya menghentikan pemakaian batubara serta mengubahnya ke tenaga yang nol emisi.